komisi iv dpr ri menggelar audensi melalui koalisi warga sipil juga komnas ham, tentang rancangan undang-undang (ruu) pemberantasan perusakan hutan (p2h).
audensi ini dalam rangka menyerap aspirasi daripada berbagai kelompok masyarakat, tergolong daripada grup yang menolak disahkannya ruu p2h, kata anggota komisi iv dpr ri, sri hidayati, dalam sela-sela audensi dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, senin.
komisi iv dpr ri, kata sri, telah menggarap pembicaraan ruu p2h melalui melibatkan semua pembuat kepentingan, tergolong mengerjakan sosialisasi kepada penduduk.
katanya, koalisi ini tidak mampu info tentang pembahasan ruu p2h sebab dilakukan dengan tertutup. padahal kita (komisi iv) sudah menggarap sosialisasi mengenai p2h dengan berbagai pihak serta mencari jaring masukan, melakukan sosialisasi ke berbagai universitas, mengetahui masukan pakar kehutanan, menggarap kunjungan ke brazil serta lain sebagainya, tutur sri.
Informasi Lainnya:
audensi komisi iv dpr ri dipimpin dengan wakil ketua komisi iv dpr, herman khaeron juga firman subagyo.
ruu p2h ingin disahkan di 12 april 2013, pada rapat paripurna dpr ri menjelang penutupan masa sidang ke-iii dpr ri tahun 2013-2013.
sebelum disahkan menjadi uu, kami ingin mendengar masukan dari berbagai bagian, termasuk lsm dan menolak disahkannya ruu p2h ini, tutur herman khaeron.